Memelihara Ekosistem Danau Toba

EKOSISTEM DANAU TOBA YANG BERKELANJUTAN

Oleh Gurgur Manurung

Berita Batak Pos di halaman utama tiga hari berturut-turut mulai dari 12 – 14 Maret 2008 merupakan salah satu bukti bahwa ekosistem Danau Toba terancam. Kegelisahan masyarakat selama ini akan kehadiran perusahaan jaring apung seperti Aqua Farm akan merusak ekosistem danau Toba telah terbukti (amoniak). Kehadiran jaring apung di berbagai daerah memang telah membuktikan kerusakan ekosistem. Di waduk Cirata misalnya, jaring apung telah terbukti menurunkan kualtas air waduk. Kerusakan danau/waduk begitu cepat apabila kuantitas jaring melebihi daya dukung (carrying capacity) lingkungan. Faktanya di lapangan, pengelolaan danau/waduk biasanya melebihi daya dukung karena sistem kontrol pemerintah begitu lemah. Pemerintah biasanya begitu mudah memberikan izin, setelah itu mendapat “setoran”. Setelah terjadi permasalahan yang amat serius, pemerintah biasanya menjawab ‘’ jika perusahaan melanggar aturan kemungkinan izin akan ditinjau kembali’’. Begitulah jawaban “standard” pejabat terkait. Jika rakyat menanyakan pemerintah, hampir dipastikan pemerintah tidak memiliki data pengontrolan. Hal itu ditunjukkan Bupati Simalungun HT Zulkarnain Damanik tentang kasus PT Allegrindo. Bupati mengatakan “ kita lihat saja hasil penelitian dari tim yang akan diturunkan Pemkab Simalungun” Batak Pos 13/03/2008). Pertanyaanya adalah kontrol apa yang dilakukan Pemkab Simalungun terhadap PT Allegrindo?. Apakah Pemkab Simalungun tidak memiliki data Rencana Pemantau Lingkungan (RPL) dan Rencana Kelola Ligkungan (RKL)?. RPL dan RKL itu sesungguhnya mewajibkan adanya pemantauan secara kontinu. Jadi, Pemkab tidak perlu melakukan penelitian, sebab seharusnya Pemkab Simalungun memiliki rekaman data yang lengkap. Perubahan kualitas lingkungan di wilayah PT Allegrindo semestionya dimilki Pemkab Simalungun.

Ekosistem Danau Toba yang Berkelanjutan

Melihat Danau Toba yang semakin terancam dan kepentingan ekonomi rakyat yang mendesak, ada tiga titik ekstrim. Pertama, apakah Danau Toba dikelola untuk peternakan ikan (PT.Aqua Farm) dan peternakan Babi (PT.Allegrindo)?. Kedua, Apakah Danau Toba untuk Pariwisata (ekoturisme)?. Ketiga, Apakah Danau Toba digunakan untuk beragam aktivitas ekonomi?.

Ketiga pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Tetapi jika melihat jangka panjang tentu saja Danau Toba dikelola untuk ekoturisme. Sebab, dari segi lingkungan ekoturisme yang paling aman. Ekoturisme hanya menjual keindahan Danau Toba yang menakjubkan. Turis datang hanya untuk melihat danau Toba kemudian pulang. Kehadiran turis meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Turis yang dimaksud dapat berasal dari domestik dan manca negara. Potensi turis domestik juga sangat potensial. Terbukti, pada bulan Sepetember 2005, saya mengikuti pertemuan nasional alumni persekutuan kampus di sebuah hotel di Tuktuk yang menghadirkan peserta hampir dari seluruh tanah air menunjukkan bahwa seluruh peserta sangat kagum melihat Danau Toba. Ketika saya tanya mereka, apakah ingin kembali melihat Danau Toba?. Mereka secara mantap mengatakan, ingin sekali. Tetapi banyak yang mengeluh tentang fasilitas dan infrastruktur.

Jikalau Danau Toba dijadikan sebagai wilayah turis, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan kepada rakyat yang berhubungan dengan ekoturisme. Pertanyaan muncul, sejak krisis ekonomi dan bencana alam terjadi hampir semua wilayah pariwisata terpuruk. Namun, pariwisata lain cepat bangkit. Mengapa wilayah Danau Toba, tidak?. Dalam sebuah diskusi September 2007 yang dilakukan PMK HKBP Jakarta di Parapat terungkap dari tokoh-tokoh masyarakat Parapat bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang dapat menarik minat wisatawan. Tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa pola pikir rakyat Parapat seperti dalam masa ORBA, artinya rakyat mau datang dan berkumpul untuk pelatihan jika ada uang saku. Belum ada kesadaran kritis dalam diri rakyat untuk berubah menuju perbaikan diri. Rakyat Parapat khususnya penjual mangga dan souvenir di pinggir pantai tidak pernah berpikir hari esok, hanya berpikir untuk hari ini bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dari pengunjung tanpa peduli kepuasan pembeli. Kondisi ini harus segera dicarikan solusi oleh stakeholder. Dan, perlu diteliti perubahan budaya apa yang terjadi dalam diri masyarakat di wilayah Danau Toba. Mengapa pula masyarakat tradisional tidak lagi memelihara budaya rakyat yang orisinil?. Bukankah budaya yang orisinil yang laku dijual untuk turis?. Mengapa masyarakat lokal lebih senang mengikuti budaya asing?. Pergeseran apa yang terjadi dalam diri masyarakat?. Penelitian ini urgen untuk pemerintah bersama Perguruan Tinggi.

Jikalau pemerintah melanjutkan izin perusahaan jaring apung dan peternakan babi, maka masa depan Danau Toba akan terancam. Disadari atau tidak sumber pencemar Danau Toba itu berasal dari sisa-sisa penggunaan pestisida dan herbisida dari pertanian rakyat di bawa melalui sungai, limbah rumah tangga, hotel, dan lain sebagainya. Jika pencemaran yang berasal dari sungai bergabung dengan pencemaran dari usaha peternakan, maka sempurnalah kerusakan danau Toba. Apalagi masuknya spesies baru aeperti ikan betutu (ikan begu-begu) yang menyebabkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan terputus. Para stakeholder terlihat jelas memandang danau Toba hanya kepentingan ekonomi sesaat. Mereka terkesan tidak peduli prinsip-prinsip Ekologi. Jika pengelolaan Danau Toba mengabaikan prinsip Ekologi maka cepat atau lambat Danau Toba hanya kenangan.

Walaupun Danau Toba berada pada titik nadir, kesempatan untuk memperbaiki masih ada. Caranya, para stakeholder menyadari bahwa pengelolaan Danau Toba taat kepada prinsip Ekologi. Danau Toba dikelola dengan cara pengembangan ke arah pelestarian. Apalagi, dalam konteks pemanasan global yang mengandalkan sistem kompensasi mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Rakyat yang memelihara Danau Toba layak mendapatkan kompensasi dan masyarakat juga dapat meningkatakan ekonomi dari Pariwisata. Masyarakat di wilayah Danau Toba memang “dipaksa” untuk memilki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi. Oleh sebab itu, Pemkab harus memprioritaskan pengembangan SDM. Jika tetap eksploitasi sebagi sumber PAD, maka Danau Toba tinggal kenangan.

Penulis adalah analisis Indonesia Democracy Watch, mahasiswa doktor Manajemen Lingkungan UNJ.